Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Friday, 26 February 2010 17:08 Written by BNP JABAR

Kedudukan

BNP merupakan lembaga non struktural Pemerintah Daerah di bidang ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
BNP dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Tugas Pokok

BNP mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melakukan koordinasi, pengawasan, pengendalian dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Fungsi

Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
Pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk imigrasi/ kewarganegaraan, interdiksi untuk darat, laut dan udara, penjara/rumah tahanan, pencucian uang, dan pengendalian yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas khusus (kompleks perumahan TNI, Polri dan Pegawai), perguruan tinggi, stasiun kereta api, pelabuhan laut kecuali Tanjung Priok, hotel berbintang, tempat hiburan berskala nasional dan internasional, kawasan industri dan perdagangan, serta kawasan perkantoran.
Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan ketersediaan, pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

Login Form

Seputar Narkoba

Kisah Nyata

Link Website

Tanggal dan Waktu

Berita

FATWA MUI TENTANG PENYALAHGUNAAN NARKOBA

Menyatakan haram hukumnya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya, yang membawa kemudharatan yang mengakibatkan rusak mental fisiknya seseorang, serta terancamnya keamanan masyarakat dan Ketahanan Nasional.
Mendukung sepenuhnya rekomendasi Majelis Ulama DKI Jakarta tentang pemberantasan narkotika dan kenakalan remaja.
Menyambut baik dan menghargai segala usaha menanggulangi segala akibat yang timbul dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan semacamnya.
Menganjurkan kepada Presiden RI agar berusaha segera mewujudkan Undang-Undang tentang penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, termasuk obat bius semacamnya, serta pemberatan hukuman terhadap pelanggarnya.
Menganjurkan kepada Presiden RI membuat instruksi-instruksi yang lebih keras dan intensif terhadap penanggulangan korban penyalahgunaan narkotika.
Menganjurkan kepada Alim Ulama, guru-guru, mubaligh dan pendidik untuk lebih giat memberikan pendidikan dan penerapan terhadap masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.
Menganjurkan kepada organisasi keagamaan, organisasi pendidikan dan sosial serta masyarakat pada umumnya terutama pada orangtua untuk bersama-sama berusaha menyatakan “Perang Melawan Narkotika”.